Updates.
JAKARTA - Penangkapan besar-besaran terjadi di Riau, menyasar orang-orang terdekat Gubernur Abdul Wahid. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan sepuluh individu, termasuk orang nomor satu di provinsi tersebut. Operasi tangkap tangan (OTT) ini menjadi bukti nyata komitmen KPK dalam memberantas kejahatan kerah putih.
“Kepala daerah atau Gubernur Riau, Kepala Dinas PUPRPKPP, Sekdis (Sekretaris Dinas) PUPRPKPP, kemudian lima Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis), dan juga dua pihak swasta yang merupakan tenaga ahli ataupun orang kepercayaan dari Gubernur Riau, ” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (04/11/2025).
Dari informasi yang berhasil dihimpun, daftar nama yang diamankan mencakup tokoh-tokoh penting. Selain Gubernur Riau sendiri, turut ditangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau, Muhammad Arif Setiawan. Sekdis PUPRPKPP Riau, Ferry Yunanda, juga tak luput dari pemeriksaan. Tak hanya itu, Tata Maulana, yang dikenal sebagai orang kepercayaan Gubernur Riau, serta Dani M. Nursalam, seorang Tenaga Ahli Gubernur Riau, turut diamankan.
“Saat ini masih berlangsung pemeriksaan terhadap 10 orang tersebut, ” kata Budi Prasetyo, menegaskan bahwa proses hukum masih berjalan.
Meskipun pemeriksaan masih berlangsung, KPK mengonfirmasi bahwa status tersangka telah ditetapkan pasca-OTT ini. Ini menandakan bahwa bukti awal sudah cukup kuat untuk memulai proses penyidikan lebih lanjut.
Sebelumnya, pada 3 November 2025, ANTARA telah menerima konfirmasi dari KPK mengenai penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid beserta sembilan orang lainnya. Kejadian ini menjadi OTT keenam yang berhasil dilakukan KPK sepanjang tahun 2025, menunjukkan intensitas pemberantasan korupsi yang terus meningkat.
Perjalanan KPK dalam melakukan OTT di tahun ini dimulai sejak Maret 2025, ketika anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, terjaring. Pada bulan Juni 2025, OTT kembali dilakukan terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut. Rentetan operasi berlanjut pada 7-8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, dan Makassar, terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Keempat kalinya, pada 13 Agustus 2025, OTT di Jakarta kembali mengungkap dugaan suap terkait kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Kelima, KPK juga berhasil mengungkap kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan. (PERS)
