Updates.
JAKARTA - Suasana di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (04/11/2025) menjadi saksi kedatangan terakhir dua kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tata Maulana dan Dani M. Nursalam. Kehadiran mereka terkait erat dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang juga menyeret Gubernur Riau, Abdul Wahid.
Tata Maulana dilaporkan tiba sekitar pukul 18.56 WIB, mengenakan busana kasual berupa kaos merah bata yang dipadukan dengan rompi hijau tentara. Tak lama berselang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi bahwa Dani M. Nursalam telah lebih dulu berada di markas antirasuah tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada para jurnalis di Jakarta, menyatakan, “Dengan demikian, total yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saat ini berjumlah 10 orang.” Ia lebih lanjut mengungkap bahwa Tata Maulana dikenal sebagai orang kepercayaan Gubernur Riau, sementara Dani M. Nursalam menjabat sebagai Tenaga Ahli Gubernur.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah membenarkan kabar OTT yang juga melibatkan orang nomor satu di Riau tersebut. “Ya, ” jawabnya singkat saat dikonfirmasi awak media.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, turut menguatkan informasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT tersebut. “Benar, sementara masih berproses, ” ujar Setyo saat dihubungi.
Peristiwa ini menandai OTT keenam yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sejarah OTT KPK di tahun ini diawali dengan penangkapan anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Maret 2025. Kemudian, disusul OTT terkait dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut pada Juni 2025.
Puncak rangkaian OTT berlanjut pada 7-8 Agustus 2025, yang meliputi tiga kota besar: Jakarta, Kendari, dan Makassar. Kasus yang ditangani kali ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Pada 13 Agustus 2025, KPK kembali melakukan OTT di Jakarta terkait dugaan suap dalam kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
OTT kelima di tahun ini menyasar kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang melibatkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan. (PERS)
